skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Lembaga Penjamin Simpanan berstatus badan hukum dan bertanggung jawab kepada presiden Republik Indonesia. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Krisis moneter dan perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 mengakibatkan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Demi mengatasi krisis moneter yang terjadi, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan di antaranya pemberian jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum” dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat”.

Pada pelaksanaannya, blanket guarantee ternyata dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan, tetapi ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi keadaan tersebut supaya terciptanya rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang luas tersebut lingkupnya perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Mulai tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum senilai Rp 100 juta per nasabah per bank, yang terdiri dari pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan diatas Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Pentingnya kebijakan publik penjaminan LPS ini adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.

Ketika terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS yang semula diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2004 menjadi paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS diantaranya bentuk simpanan nasabah yang meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lain yang dipersamakan. Besaran saldo yang dijamin oleh LPS adalah saldo pada saat izin bank tersebut dicabut, dan merupakan penjumlahan dari saldo dari seluruh rekening yang dimiliki oleh nasabah yang dimaksud.

Lembaga Penjamin Simpanan memberikan imbauan mengenai jenis simpanan nasabah yang dijamin adalah apabila memenuhi syarat-syarat ‘3T’:

Tercatat dalam pembukuan bank,
Tingkat bunganya tidak melebihi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS, dan
Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti kredit macet.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan
Krisna Wijaya (2005-2007)
Firdaus Djaelani (2008-2012)
Mirza Adityaswara (2012-2013)
Kartika Wirjoatmodjo (2014-2015)
Fauzi Ichsan (2015-sekarang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top